permendagri tentang tata naskah dinas dilingkungan pemerintah daerah. Semoga informasi ini bermanfaat. permendagri tentang tata naskah dinas dilingkungan pemerintah daerah

ABSTRAK: bahwa dalam rangka tertib, efisien dan efektivitas administrasi penyelenggaraan pemerintah daerah, perlu penyeragaman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali sudah tidak sesuai dengan. peraturan daerah bupati bandung8. PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26/PERMEN-KP/2019. Pasal 17 Ayat (3) Undang–Undang Dasar Negara RepublikPermendagri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah. Peraturan Gubernur. 14 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dipandang sudah tidak. BAB II Jenis, Susunan, dan Bentuk Naskah Dinas (Pasal 2 – Pasal 17). Modul Praktek. Abstrak METADATA PERATURAN Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan Judul Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2016 tentang Tata Naskah Dinas di. Aplikasi TNDE akan melakukan pengelolaan agenda dan penomoran Naskah Dinas keluar secara otomatis. Bahasa: Indonesia: Lokasi: Biro Hukum Kementerian Kelautan dan Perikanan: Bidang Hukum: Hukum Administrasi Negara: Keterangan: Mencabut. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah. KOMINFO/3/2009 Tahun 2009 tentang Diseminasi Informasi Nasional oleh. , M. MEMUTUSKAN: : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH. II oleh: Indonesia, Depdagri-KEPUTUSAN MENTERI Terbitan: (1992) KEPUTUSAN MENDAGRI NO. Di lingkungan Pemerintah Daerah terdapat pula ketentuan mengenai Tata Naskah Dinas, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah. penyelenggaraan sistem pengendalian intrn pemerintah di lingkungan pemerintah kabupaten sukabumi: bd no. beliau memaparkan dengan poin-poin sebagai berikut:. Permendagri No. 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Permendagri Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah, diterbitkan dengan pertimbangan: a) bahwa untuk meningkatkan. TATA KEARSIPAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH. Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. //w ps: htt - 19 - Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan TATA NASKAH DINAS. 83 Tahun 2022 Tentang Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. id : 5 hlm. NAMA : SITI MUTHMAINNAH NPP : 29. 2017. Menetapkan MEMUTUSKAN: Nomor 18 Kearsipan 18 Seri E, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 ten tang Penyelenggaraan (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor. 06 Juli 2023, Hotel Luminor Mangga Besar, Jakarta Senin – Kamis, 10 s. Sumber file : Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami. ABSTRAK: Dalam rangka efisiensi dan efektifitas administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu dilakukan penyeragaman tata naskah dinas dilingkungan pemerintah daerah; Peraturan Walikota Mataram Nomor : 6/PERT/2006 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Mataram tidak sesuai lagi dengan. 24 MB) Terima kasih sudah berkunjung. Jenis Kelamin : dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri. Tata Naskah Dinas. Mengingat : 1. TEU Badan. bahwa untuk meningkatkan tertib, efisiensi, dan efektivitas administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah diperlukan pedoman tata naskah dinas di lingkungan pemerintah daerah; b. Dan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota diminta untuk melakukan. Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071); 2. Disamping itu Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota diminta untuk melakukan penyesuaian baik di sisi. Dinas di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri; f2016, No. Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. 42 berlaku: 40: 2016: pedoman tata naskah dinas elektronik. Bentuk dan isi sampul naskah dinas seperti pada contoh. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004. ABSTRAK: Dalam rangka efisiensi dan efektifitas administrasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah, perlu penyeragaman tata naskah dinas di lingkungan Pemerintah Daerah; PERBUP Kutai Kartanegara No. Peraturan Walikota Malang No 1 Tahun 2020 tentang Penetapan Besarang Uang Persediaan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Malang Tahun Anggaran 2020 (5. HM. pemerintahan daerah,. UU No . Permendagri tentang Tata Naskah Dinas Dilingkungan Pemerintah Daerah Terbaru Administrasi Arsip Download Indonesia Sekolah. TENTANG . 1. 1953, kemendagri. 2020. Tata naskah. PERATURAN BUPATI BELITUNG NO. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas administrasi. Di dalam Permendagri Nomor 1 Tahun 2023 dinyatakan bahwa terdapat 3 (tiga) jenis naskah dinas, yaitu : (1) Naskah Dinas arahan; (2) Naskah Dinas. 02. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 33. C. Hukum Pemerintahan Daerah, Hukum. Tahun. Pemerintah Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan organisasi, peraturan perundang-/03. Permendagri Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dan Kota (Lampiran 1) Diunggah oleh wiltord. 1 Muspida: 172. Permendagri 84 tahun 2016 tentang SOTK Pemerintah Desa. bahwa dalam rangka tertib, efisiensi dan efektivitas administrasi penyelenggaraan pemerintahan serta. 15 Tahun 2016 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. ABSTRAK: Untuk menunjang efisiensi dan efektifitas tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu dilakukan penyeragaman tata naskah dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sesuai Permendagri No. Batang Tubuh Abstrak Lampiran. Bahwa untuk meningkatkan tertib, efisiensi, dan efektivitas administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah diperlukan pedoman tata naskah dinas di lingkungan pemerintah daerah;; Bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah sudah tidak. Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian. c. 2020/No. Peraturan ini berisi tentang jenis, bentuk, format, penomoran, penandatanganan, penggunaan kop surat dan cap dinas, serta penyimpanan dan pengarsipan naskah di BKN. 71 Thn 1993 Tentang Pedoman Tata Persuratan Dinas. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Permendagri Nomor 1 Tahun 2023 yang mengganti Permendagri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah. 2. Permendagri Tahun 2023 Tempat Penetapan Jakarta Tanggal Penetapan 26 Januari 2023 Tanggal Pengundangan 15 Februari 2023 Tanggal Berlaku 15 Februari 2023 Sumber. ( Peningkatan Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah Bagian Organisasi dan Bagian Hukum Provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia Terkait Tata Naskah Dinas ,naskah dinas korespondensi ) Dengan Hormat. Tata Naskah Dinas dilingkungan Pemerintah Daerah mengalami perubahan seiring terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah. Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2016 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri; Mengingat : 1. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah. 24 Tahun 2009 TTG BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan organisasi, peraturan perundang-undangan, dan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, sehingga perlu diganti. Bimtek Permendagri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah; Jadwal Bimtek MCP SURAT BIMTEK 104. Jenis Peraturan. Undang -Undang Nomor 20Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Dilingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota; 2. Judul. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan. TBN = Tambahan Berita Negara. 13 Juli 2023, Hotel Fave Braga, Bandung Senin – Kamis, 17 s. Jenis. MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA. tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah; 9. tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu diganti; c. Sasaran Sasaran penetapan Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah adalah: 1. Tujuan Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah bertujuan menciptakan kelancaran komunikasi tulis yang efektif dan efisien dalam penyelenggaraan pemerintahan. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 31 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah T. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat Teks penuh. Pelaksanaan penggunaan Kode Unit Pengolah tetap mengacu pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor. id. Keputusan Walikota Sukabumi Nomor 188. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 000,- ( Empat Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Rubu Rupiah ) Peserta Menginap di Hotel (1 Kamar/Peserta) Selama 3 hari 2 malam, Konsumsi (makan pagi, makan siang,makan malam), caffe break 2 kali. 1035 -2-. 2021/No. Tata. Nomor 55 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas di. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/PERMEN-KP/2019 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan. “PERMENDAGRI NO 1 TAHUN 2023 TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH” Diselenggarakan Pada : Bulan Juli 2023. Perwakilan. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 002. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata CaraPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 Tentang Tata Naskah Dinas Dilingkungan Pemerintah Daerah. optimal di lingkungan Pemerintah Kota Blitar. Jenis Dokumen: Peraturan Menteri Dalam Negeri: Nomor: 54: Judul: Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah: T. 59, BN 2019/ NO 1133; PERATURAN. T. ) Menetapkan MEMUTUSKAN: PEDOMAN UMUM TATA NASKAH DINAS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINS!. Ketentuan tentang tata naskah dinas yang berlaku untuk seluruh instansi pemerintah pusat dan daerah telah diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Tata. 010 Peraturan Bupati Ngawi Nomor 125 Tahun 2011 Tentang. efektivitas administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah diperlukan pedoman. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Naskah Dinas. Pemaparan materi tentang Pedoman aplikasi Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor yang disampaikan langsung oleh Kepala Bagian Organisasi, Agnes Andriani Kartikasari, S. 2. Permendagri Nomor 29 Tahun 2016 tidak mengatur tata cara pertanggungjawaban keuangan perjalanan dinas ke luar negeri, sehingga ketentuan pertanggungjawaban tersebut mengikuti ketentuan tentang pedoman pengelolaan. PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA DEPOK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALI KOTA DEPOK,. BANTEN ( PER GUB NO. KEMENDAGRI. Pasal 9 Peraturan Mendagri atau Permendagri Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemda (Pemerintah Daerah), menyatakan Naskah Dinas korespondensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas: a) korespondensi internal; dan b) korespondensi eksternal. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1). bahwa tata naskah dinas merupakan sarana yang cukup efektif dalam menciptakan arsip. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas administrasi penyelenggaraan pemerintahan. Lembaga Negara, Badan/Lembaga/Instansi. bahwa pedoman umum tata naskah dinas sangat dibutuhkan dalam upaya memberi. TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH. n. Pengurusan Surat. Belum Tersedia. 76, 196 HLM. tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu diganti; c. Pasal 7 Sumber pengaduan masyarakat dapat berasal dari : 1. 1. penempatan a. Tata Naskah Dinas Pemerintahan Desa. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Ketatalaksanaan / Tata Naskah / Sistem: 119: 066 Stempel Dinas: 120: 067 Pelayanan Umum / Pelayanan Publik / Analisis: 121: 068. 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. TENTANG ; TATA NASKAH DINAS DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTAMADYA DAERAH TINGKAT. MENTERI DALAM NEGERI,. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah; 13. Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik. ai. acuan penyelenggaraan tata naskah dinas pada instansi pemerintah. . penyelenggaraan tata naskah dinas harus dapat dipertanggungjawabkan dari. Permendagri tentang Tata Naskah Dinas Dilingkungan Pemerintah Daerah Terbaru Unknown 2016-02-15T15:00:00-08:00 5. bahwa untuk harmonisasi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang PemerintahNomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah, agar terwujud tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, pedoman tata naskah dinas di lingkungan Pemerintah Daerah harus disesuaikan; b. Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); SALINAN - 2 - 3. id : 11 hlm. Subjek. Indonesia, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan. Ukuran huruf “1”untuk tulisan nama Pemerintah Kota Bandung; 2. Download Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 melalui link di bawah ini: Download PDF (1. bahwa pelaksanaan tata naskah dinas di lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi diperlukan penyesuaian untuk mengakomodir perubahan organisasi dan teknologi; b. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah. 47k views • 49 slides. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang. Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat; PERMENDAGRI Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi dalam Penyelenggaraan. ii terbitan: (1992) ; keputusan mendagri no. Praktek Tata Naskah Dinas Dilingkungan Pemerintahan Daerah BAB I PENDAHULUAN Deskripsi Singkat : Topik Pokok Bahasan : Organisasi perangkat daerah, jenjang jabatan dan tingkat eseloneringnya. 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan, sehingga perlu disesuaikan kembali; c. NOMOR : 31 TAHUN 2013. 10, BN. 6, jdih. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik. Admin dari blog Berbagai Naskah 2019 juga mengumpulkan gambar-gambar lainnya terkait permendagri tata naskah dinas dilingkungan pemerintah daerah dibawah ini. TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH. dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan huruf b di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dilaksanakan oleh masing-masing Kepala Perangkat Daerah Provinsi. Peraturan Menteri Dalam Negeri atau Permendagri Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemda. No. (1) Surat perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf v berisi kesepakatan bersama tentang objek yang mengikat antar kedua belah pihak atau lebih untuk melaksanakan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Permendagri Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda), Jenis Naskah Dinas terdiri atas: a) Naskah Dinas arahan; b) Naskah Dinas korespondensi; dan c) Naskah Dinas khusus. ABSTRAK:: a. 02 Perusahaan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan hubungan antar lembaga dengan pihak perusahaan (BUMN, BUMD dan Swasta). Pencabutan. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun. Dalam Permendagri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah juga ditambahkan hal baru terkait pengaturan. com. penyimpangan yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemerintahan Daerah dan/atau Pemerintah Desa di lingkungan Pemerintah Daerah ke Inspektorat. dinas sosial dinsos disos kabupaten sumbawa barat ksb provinsi nusa tenggara barat ntb. (2) Paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (1. memperlancar tata komunikasi kedinasan dalam bentuk tulisan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri maupun antar Kementerian/Lembaga. Tahun. com, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Permendagri Nomor 83 Tahun 2022 Tentang Kode Klasifikasi Arsip Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah, pengertian Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Kali ini kita akan membagikan salinan Permendagri Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah Pdf. RAPAT KOORDINASI JDIH DENGAN KEMENDAGRI DAN PEMERINTAH DAERAH 2537 View Kamis, 07 Jul 2022, 10:18:05 WIB. 2. BN = Berita Negara. 062 Organisasi Badan Non Pemerintah. Lingkungan Pemerintah Daerah; : 1. Nomor 38 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah tidak sesuai lagi dengan perkembangan organisasi dan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti; c.